MPUII : Perjuangan Melaksanakan UUD1945.
Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia
Bahwa sesungguhnya UUD yang telah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5/7/1959 merupakan sebuah perjanjian berat atau مثاقا غليظا yang diberkati Allah Tuhan Yang Maha Kuasa di antara para ulama lurus dan para cendekia pendiri bangsa dari berbagai latar belakang kecuali komunis. UUD1945 seharusnya dihayati sebagai pernyataan perang melawan segala bentuk penjajahan sekaligus strategi untuk memenangkan perang itu.
Bahwa segera setelah UUD 1945 ditetapkan, telah terjadi upaya2 rekolonisasi oleh Belanda melalui berbagai aksi militer sehingga segera mendapatkan perlawanan sengit yg dikobarkan oleh resolusi Jihad di Surabaya menjelang akhir 1945 itu. Fatwa Resolusi jihad oleh Hadratusy syeikh Hasyim Asy’ari itu adalah perwujudan upaya mempertahankan UUD1945 sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk membentuk sebuah negara baru yaitu Republik Indonesia.
Bahwa bangsa Indonesia melalui Badan Keamanan Rakyat yg diawaki terutama oleh para ulama pemimpin pesantren yg tergabung dalam Sabilillah dan Hizbullah dibawah kepemimpinan Panglima Soedirman terus melakukan perlawanan di berbagai tempat, termasuk di Jogya dan Ambarawa. Perlawanan itu disambut dengan berbagai siasat oleh Belanda melalui serangkaian perundingan sejak Linggarjati, Roem-Royen, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar 1949 di Den Haag yang melahirkan Republik Indonesia Serikat. Dalam kerangka RIS sebagai semacam persemakmuran di bawah Ratu Belanda itulah Republik Indonesia hanya sebuah negara bagian yg berdaulat di Jogyakarta.
Bahwa melalui mosi integral Natsir, kita kembali ke NKRI dengan UUD Sementara yang berlaku hingga Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 Kembali ke UUD1945. Langkah ini diambil Presiden Soekarno untuk menembus kebuntuan dalam sidang2 konstituante hasil Pemilu 1955 untuk menetapkan UUD baru. Terbukti kemudian, bahwa Soekarno tidak benar2 kembali ke UUD1945 tapi malah menafsirkannya sebagai Nasakom. Nasakom inilah yang kemudian terbukti menjadi pemicu krisis politik yg berpuncak pada peristiwa G30S/PKI pada 1965.
Bahwa dalam suasana perang dingin antara USSR dan AS beserta sekutunya, kejatuhan Soekarno segera diikuti dengan kenaikan Soeharto yang terbukti kemudian sangat pro Barat/AS hingga kejatuhannya setelah 30 tahun berkuasa pada 1998. Oleh Soeharto, dibantu oleh kabinetnya yg sangat pro Barat, UUD1945 ditasfirkan lebih liberal kapitalistik yg melahirkan sebuah klas kapitalis semu yg disebut ersatz capitalist.
Bahwa kaum nasionalis sekuler dan kiri radikal menunggangi gerakan reformasi dengan diam2 mengganti UUD1945 menjadi UUD2002 melalui serangkaian perubahan mendasar sehingga kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan/perwakilan diubah menjadi kekuasaan yg dibeli dengan uang melalui pemilihan langsung yg makin mahal untuk merekrut petugas partai sebagai penyelenggara pemerintahan. Akibatnya, kapitalisme semu era Soeharto tumbuh membesar menjadi full fledged capitalists di era Jokowi yang menguasai tidak hanya ribuan hektar lahan di darat tapi juga ruang laut dalam proporsi yg tidak masuk akal.
Bahwa UUD2002 telah melahirkan juga sekelompok elite parpol yg sangat berkuasa yg berselingkuh dengan para taipan untuk memusatkan sebagian besar sumberdaya politik dan ekonomi ke tangan mereka ini. Agenda reformasi pemberantasan korupsi, desentralisasi dan demokratisasi terbukti hanya membawa korporatokrasi mbelgedhes pepesan kosong. Para bandar politik tidak mungkin meraksaksa tanpa dukungan para bandit politik yg bersarang di partai2 politik.
Bahwa sementara terjadi berbagai upaya membegal pelaksanaan UUD 1945 sebagaimana Dekrit Presiden 1959 itu, ummat Islam selalu ditempatkan dan dicurigai sebagai musuh oleh penguasa sejak Orde Lama hingga Orde Reformasi pepesan kosong ini. Hantu bahwa Islam adalah bahaya laten setelah komunisme masih menjadi doktrin pendidikan Lemhanas, TNI dan Polri serta komunitas intelijen. Drama pertobatan Jamaah Islamiah baru2 ini dan sikap a-politis NU dan Muhammadiyah dipahami dalam dinamika hubungan Islam dan negara sejak kemerdekaan yg terus menempatkan ummat Islam di emperan sistem politik hingga hari ini.
Bahwa ASEAN sebagai kawasan yang paling stabil dan damai di dunia saat ini adalah buah peran besar ummat Islam Indonesia yg sangat menghormati kebhinnekaan sehingga BRICS menerima Indonesia sebagai anggotanya yg penting. Peran ini akan makin nyata jika para pemimpin2 muslim Indonesia makin besinergi untuk berkontribusi untuk memperkokoh persatuan nasional agar Indonesia tidak menjadi sekedar satelit China yg sedang menguat dan Barat yg sedang mengalami degradasi.
Bahwa dalam perspektif sejarah ini jelas bahwa ummat Islam Indonesia memikul tanggungjawab besar untuk memastikan pelaksanaan UUD1945. MPUII mengambil posisi sebagai pelanjut perjuangan para pendahulu yg telah berhasil merumuskan UUD 1945 (lihat Al Hasyr :10), dengan memohonkan ampunan atau مغفرة sekaligus menjauhkan sikap dengki atau غلا pada para pendiri bangsa itu. Saat dunia makin multi-polar, dan gravitasi global berpindah ke Asia, MPUII mengajak untuk menggelorakan tahgyiir bis syur’ah melalui 1) politik dengan akhlaq luhur yang mengusung penegakan hukum yg tegas dan adil, 2) membangun sumberdaya manusia yg utuh, dan 3) pengelolaan sumberdaya alam yang sekaligus mendorong persatuan bangsa, sambil mencegah narasi pemecah belah ummat dan sukuisme jenis baru bebasis ormas, parpol, maupun kelompok.
Bahwa dengan semangat taghyir sari’ untuk meninggalkan emperan politik kemudian membangun kepemimpinan ulama itu, ummat Islam dengan penuh percaya diri mengambil peran bersinergi dengan pemerintahan baru saat ini untuk melakukan transformasi menuju negara RI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, بلدة طيبةورب غفور dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
● Dago, Bandung. 9 Pebruari 2025.
